Foto/Net  

nusakini. com - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para elite partai politik di Istana Kepresidenan, Senin (24/7/2017) sore, turut membahas mengenai soliditas koalisi pendukung pemerintah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh fraksi partai koalisi pendukung pemerintah, mulai dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

"Kami bahas perpolitikan, soliditas pemerintah, koalisi pemerintah harus dijaga," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Platte.

Platte mengakui bahwa PAN satu-satunya partai koalisi yang tidak hadir dalam pertemuan itu. Keberadaan PAN memang saat ini tengah disorot karena kerap berbeda sikap dengan pemerintah.

"Saya enggak tau, sampai sana, PAN enggak ada," tambah Platte.

Salah satu sikap PAN yang berbeda dari parpol koalisi pendukung pemerintah adalah terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu.

• Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Bersepeda Bareng di Lombok
• Ini yang Dilakukan Anies Usai Gagal di Pilpres
• 9 Kader Terbaik NU Siap Maju dalam Pemilihan Calon Walikota Makassar
• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• Khusus IKN, Jokowi Keren

Pemerintah bersama seluruh parpol koalisi mendukung presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Namun, PAN berbeda sikap dan memilih walk out saat pengambilan keputusan RUU Pemilu menjadi UU.

Meski begitu, Johnny membantah bahwa pertemuan itu sengaja membicarakan posisi PAN di parpol koalisi pendukung pemerintah. Namun, ia mengakui bahwa dinamika dalam pengambilan RUU pemilu juga ikut dibicarakan dalam pertemuan.

"Tadi ada evaluasi dengan UU pemilu yang sudah selesai, Presiden mengatakan, beliau mengikuti perkembangan pembahasan di DPR baik melalui menterinya dilaporkan, maupun menyaksikannya sendiri di televisi. Presiden memberikan apresiasi demokrasi kita berkembang dinamis," kata Platte.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, pihaknya tidak hadir karena memang tak menerima undangan dari Istana.

"Saya enggak terima undangan kok. SMS enggak ada, apa enggak ada," kata Yandri saat dihubungi, Senin (24/7/2017).

Pada pertemuan tersebut, yang hadir tampaknya adalah para politisi yang berasal dari Partai Golongan Karya. Selain Sekjen Golkar Idrus Marham, ada pula Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, dan anggota Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha.

Dari PDI-P, ada Ketua Fraksi Utut Adianto dan anggota Fraksi I Gusti Agung Rai Wirajaya. Dari PPP, hadir Ketua Fraksi Reni Marlinawati dan Anggota Fraksi Amir Uskara.

Selain itu, ada pula Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah dan Anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1,5 jam. (b/ma)